728 x 90

Berita Sumedang

Berita
Website Kabupaten Sumedang


Bupati Terima Perwakilan OTD Jatigede
10 Sep 2019 | 38 views

| | |



SUMEDANGKAB.GO.ID, IPP - Bupati Dony Ahmad Munir menerima perwakilan Orang Terkena Dampak (OTD) Jatigede, Selasa (10/9/2019). Didampingi Asisten Pemerintahan Endah Kusyaman, Asisten Pembangunan Hilman Taufik W S dan beberapa para Kepala OPD, Bupati menemui perwakilan warga OTD di Ruang Cakrabuana IPP.

Koordinator lapangan Forum Koordinasi OTD, Rohmat Hidayat menyampaikan tiga tuntutan,  penyelesaian pembayaran tanah dan bangunan terlewat 1982 dan 1986, penyelesaian pembayaran tanah dan bangunan yang telah didata, dan penyelesaian pembayaran atas hasil Keputusan Pengadilan. "Kami meminta agar Pemkab menyatakan secara tertulis bahwa di Jatigede masih terdapat beberapa permasalahan," ujarnya.

Selain itu, Pemkab diminta untuk menyepakati batas waktu yang ditentukan dalam penyelesaian segala bentuk permasalahan yang ada di Jatigede. "Pemkab juga harus selalu melibatkan kami, warga OTD, dalam seluruh tahapan-tahapan penyelesaian agar tidak ada tumpang tindih dan timbul masalah baru" ujarnya.

Bupati Dony Ahmad Munir mengakui masih ada beberapa permasalahan dengan OTD Jatigede. "Pemerintah akan hadir untuk menyelesaikan masalah Jatigede dan secepatnya akan membentuk tim kecil bersama forum komunikasi dari OTD," kata Bupati.

Terkait dengan pembayaran ganti rugi tanah, Pemkab terus mendesak pemerintah pusat agar secepatnya menyediakan anggaran untuk pelunasan tanah yang belum dibayar. "Jika warga OTD yang sudah sesuai aturan dan hak tanahnya ada maka harus diganti. Kami akan mengidentifikasi objeknya selanjutnya diverifikasi. Itulah tugas tim, sehingga semuanya sesuai dengan aturan yang ada," katanya.

Bupati mengatakan di Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya terdapat tanah dan bangunan milik pusat dan provinsi yang awalnya untuk relokasi warga OTD Jatigede, namun tidak dapat terealisasi karena adanya kompensasi dan kerohiman dengan uang. 

"Pemkab sudah membuat permohonan agar tanah dan bangunan tersebut dihibahkan menjadi milik Kabupaten sehingga kami akan mempunyai kewenangan untuk menertibkannya," kata bupati. [hms/mth]




sumber :